PJJ Tepat untuk Lindungi Pelajar dari Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira menilai, penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan langkah tepat guna melindungi pelajar dari paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).
"PJJ itu sangat tepat,"
Menurut Farah, kebijakan tersebut diperlukan karena tingkat paparan abu vulkanik serta durasi dampak erupsi belum dapat dipastikan. Sebab itu, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas sebelum pembelajaran tatap muka kembali diterapkan.
"Langkah untuk mengambil pembelajaran jarak jauh itu sangat tepat karena paparannya belum kita tahu seberapa parah dan seberapa lama," ujar Farah, Selasa (8/9).
Pemprov DKI Perpanjang PJJ Sampai 8 SeptemberDikatakan Farah, kebijakan PJJ dapat diperpanjang apabila kondisi erupsi dan paparan abu vulkanik belum aman untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka.
Ia memperkirakan PJJ masih dapat diterapkan hingga satu pekan sembari Pemprov DKI memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan menunggu informasi terbaru dari pemerintah pusat.
"Kalau memang besok masih dilakukan PJJ, kemungkinan besar ini bisa sampai dengan satu minggu ini betul-betul disterilkan sambil kita melihat proses ataupun update dari pemerintah pusat maupun aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau," tuturnya.
Meski demikian, Farah berharap, aktivitas Gunung Anak Krakatau segera menurun sehingga kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dapat kembali dilaksanakan dengan aman.
Di sisi lain, Farah mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta yang terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat terkait kondisi Gunung Anak Krakatau pascaerupsi. Ia juga menilai, fasilitas kesehatan di Jakarta relatif siap menghadapi dampak erupsi karena memiliki pengalaman dalam menangani situasi darurat.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang kebijakan PJJ bagi seluruh siswa jenjang PAUD hingga SMA hingga Selasa (8/9) untuk mengantisipasi paparan abu vulkanik yang masih melanda sejumlah wilayah.
Perpanjangan kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan (Disdik). Kebijakan ini hanya berlaku untuk kegiatan belajar-mengajar, sedangkan ASN DKI tetap bekerja dari kantor seperti biasa tanpa menerapkan skema Work From Home (WFH).
